Law Arsip - The Faisol Times

06 Agu

The Function of the WIPO Indonesia Trademark Database

Faisol Abrori0 CommentsLawtrademark, wipo indonesia

WIPO Indonesia trademark database is the portal of the trademark database in which the database is accessible to the public. Intellectual property offices, either national or regional have generated several online trademark databases. WIPO facilitates the databases access with the prevention of domain name disputes view. The aim is to let anyone who wants to register a domain name in the gTLDs or ccTLDs. By using this site, performing a trademark search is possible in the current online trademark databases. What is WIPO Indonesia Trademark Database? Indonesia will have its own WIPO as the trademark database. WIPO is actually one…

01 Agu

Mengenal Istilah-Istilah dalam Hukum Kepailitan

Faisol Abrori0 CommentsLawHukum Kepailitan, PKPU

FAISOL.ID - Hukum kepailitan adalah salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan ekonomi. Kepailitan sendiri merupakan kondisi ketika seseorang atau perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam proses kepailitan, ada banyak istilah yang digunakan yang sering kali membingungkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum. Memahami istilah-istilah dalam hukum kepailitan sangat penting, terutama bagi para pelaku usaha, investor, akademisi, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana penyelesaian utang-piutang diatur secara hukum. Artikel ini akan membahas beberapa istilah utama dalam hukum kepailitan, seperti kepailitan, kurator, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang…

01 Agu

Advocatus Diaboli (Devil’s Advocate): Mengungkap Wajah Kebenaran yang Sebenarnya

Faisol Abrori0 CommentsLawadvocatus diaboli, law

FAISOL.ID - Dalam beberapa perdebatan pakar-pakar politik, terdapat hal-hal yang saya sukai, misal penggunaan istilah yang "eksklusif" untuk disematkan dalam dunia hukum dan politik. Kemarin, saya menonton salah satu perdebatan antara Rocky Gerung dan Ruhut Sitompul, disitu Rocky mencatut istilah "Advocatus Diaboli", sehingga langsung saya cari dan pelajari maknanya. Advocatus Diaboli, Benarkah Pembela Iblis? Ya, Advocatus Diaboli/Devil's Advocate secara bahasa berarti Pembela Iblis. Namun, sebenarnya makna Advocatus Diaboli sendiri dalam dunia hukum berarti seseorang yang mengambil posisi berlawanan dengan argumen orang lain, bukan karena tak setuju, melainkan untuk menguji keabsahan/validitas argumen tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, penggunaan Advocatus Diaboli sangat…

30 Jul

Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitur dan Kreditur

Faisol Abrori0 CommentsLawHukum Kepailitan

designed by Freepik FAISOL.ID - Permohonan pernyataan pailit merupakan salah satu mekanisme hukum yang dapat diajukan oleh debitur atau kreditur jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga, baik kreditor atau debitor harus memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan. Permohonan oleh Debitor Menurut pasal 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas…

18 Jun

Sumber Hukum Islam yang Diperdebatkan (Mukhtalaf)

Faisol Abrori0 CommentsLaw, Religionhukum isla, mukhtalaf, sharia

source image: pexels/khats cassim FAISOL.ID - Dalam ilmu ushul fiqh, terdapat berbagai sumber hukum Islam yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum syariat. Selain sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, terdapat beberapa sumber hukum tambahan yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Beberapa di antaranya adalah Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, Istishab, Syar'u Man Qablana, dan Madzhab Shahabiy. Berikut pembahasan masing-masing sumber hukum ini. 1. Istihsan Istihsan secara bahasa berarti "menganggap baik". Dalam istilah ushul fiqh, istihsan adalah metode penetapan hukum dengan meninggalkan hukum qiyas yang tampak demi mengambil hukum lain yang lebih kuat berdasarkan dalil syar'i. Istihsan sering digunakan dalam…

16 Jun

Hak dan Kewajiban Debitor dalam Proses Kepailitan

Faisol Abrori0 CommentsLawdebitor, kepailitan

FAISOL.ID - Dalam dunia bisnis, dinamika finansial yang tidak menentu terkadang membawa sebuah perusahaan atau individu ke dalam situasi sulit, salah satunya adalah kepailitan. Di Indonesia, sistem hukum telah mengatur mekanisme ini secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Ketika status pailit dijatuhkan, terjadi peralihan besar di mana seluruh aset dan harta benda debitor akan berada di bawah pengelolaan kurator. Lantas, bagaimana sebenarnya status hukum si debitor? Apa saja hak yang masih mereka miliki, dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi? Wewenang Debitor dalam Kepailitan Pasal 1 ayat…

16 Jun

Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga

Faisol Abrori0 CommentsLawBankruptcy, Hukum Kepailitan

FAISOL.ID - Menjalankan sebuah bisnis tentu tidak luput dari berbagai risiko finansial, salah satunya adalah risiko gagal bayar yang dapat berujung pada masalah kepailitan. Di Indonesia, penyelesaian perkara kepailitan memiliki payung hukum yang ketat untuk melindungi hak debitor maupun kreditor. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), semua proses penyelesaian perkara kepailitan dilakukan secara resmi di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Lantas, bagaimana aturan mengenai wilayah wewenang pengadilan, alur persidangan, hingga perlindungan aset selama proses hukum berjalan? Yuk, simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar Anda…

05 Jun

Urgensi Mengisi Kekosongan Norma Hukum AI di Indonesia

Faisol Abrori0 CommentsLawAI Law, norma hukum, teknologi

Oleh: Faisol Abrori, S.H. FAISOL.ID - Regulasi hukum saat ini tidak bisa lagi memakai pendekatan konvensional yang bersifat reaktif. Kecerdasan Buatan (AI) kini jauh berkembang pesat secara eksponensial bahkan hampir mendekati kecerdasan manusia, sementara hukum berjalan linier dan cenderung lambat. Dengan demikian, menurut hemat saya, negara perlu hadir untuk memberikan ruang khusus bagi studi terkait Hukum AI (AI Law) di Indonesia dan merumuskan satu hal penting dalam sejarah perkembangan manusia, yakni menyoal regulasi tentang AI. Hal ini tidak hanya membuka cakrawala baru dalam diskursus ilmu hukum, namun diharapkan mampu menjadi ruang dialogis bagi nurani, akal, dan hukum itu sendiri dalam…

31 Mei

Inovasi EAC (Elektronik Akta Cerai) dalam Sistem Peradilan Modern

Faisol Abrori0 CommentsLawEAC, Peradilan Modern

Dunia peradilan di Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma yang masif ke arah digitalisasi (e-court). Saya pernah menulis sebuah jurnal yang mengupas hal tersebut, bisa dibaca di Urgensi E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember Salah satu gebrakan terbaru yang menyentuh langsung aspek hukum keluarga adalah kehadiran Elektronik Akta Cerai (EAC). Inovasi ini hadir sebagai solusi konkret untuk memangkas birokrasi usang yang selama ini identik dengan tumpukan kertas, antrean panjang di pengadilan, dan besarnya risiko manipulasi dokumen fisik. Definisi dan Latar Belakang Elektronik Akta Cerai (EAC) merupakan sistem berbasis aplikasi milik Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk…

22 Mei

Asas Inter Partes dan Erga Omnes dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Faisol Abrori0 CommentsLawasas hukum, erga omnes, inter partes, law

FAISOL.ID – Dalam diskursus penegakan hukum di Indonesia, terdapat dinamika yang signifikan terkait daya ikat dalam putusan pengadilan. Mengenai apakah hakim harus mengikuti putusan terdahulu dalam memutus perkara yang serupa, ataukah bebas tanpa terikat dengan putusan terdahulu. Kemudian muncul dua asas hukum klasik, yakni asas Inter Partes dan Erga Omnes. Inter Partes yakni putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus terhadap perkara lain yang datang kemudian dan mengandung persamaan yang belum tentu diberlakukan, semuanya diserahkan kepada yang memutus. Asas ini berakar kuat pada doktrin hukum perdata kuno, res judicata facit ius inter partes, yang artinya “perkara yang telah…