JEMBER- FAISOL.ID – Pernahkah Anda membayangkan sebuah balai desa di mana warga miskin tak perlu sungkan masuk karena takut diabaikan, atau sebuah dusun terpencil di ujung desa yang tak lagi dianaktirikan saat pembagian anggaran? Di balik plang kantor desa dan tumpukan berkas administrasi, keputusan seorang kepala desa menentukan dapur siapa yang tetap ngebul dan jalan mana yang akhirnya beraspal. Sayangnya, cerita tentang bantuan sosial yang salah sasaran hingga pembangunan yang terkonsentrasi di sekeliling lingkaran elite desa masih menjadi makanan sehari-hari masyarakat pedesaan.
Merespons jeritan dari akar rumput tersebut, hadir sebuah gema perubahan dari Jember. Adalah Siti Habiba, S.Pd., seorang aktivis perempuan, penggerak pendidikan, dan tokoh masyarakat yang mencoba menawarkan kompas baru bagi arah tata kelola pemerintahan desa. Lahir dan dibesarkan dari rahim tradisi pesantren—Pondok Pesantren An-Nuriyah dan Darus Sholah—ia membawa misi besar: mengembalikan ruh keadilan sosial ke tempat yang paling mendasar, yaitu desa.
Menepis Kepemimpinan Eksklusif: Pembangunan Tanpa “Pilih Kasih”
Selama bertahun-tahun, ketimpangan alokasi pembangunan menjadi luka tersendiri bagi warga di wilayah pinggiran desa. Pembangunan infrastruktur kerap kali dinikmati oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan, sementara dusun-dusun terpencil dibiarkan berkubang dalam keterbelakangan.
Bagi Siti Habiba, pola kepemimpinan feodal dan eksklusif ini harus segera diamputasi. Good village governance atau tata kelola desa yang baik menuntut hadirnya keadilan distributif—prinsip di mana setiap jengkal tanah desa memiliki hak yang sama atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengusung dua langkah taktis:
- Audit Kebutuhan Dusun: Memetakan kebutuhan infrastruktur dasar secara obyektif lewat Musyawarah Desa yang partisipatif. Bukan lagi berdasarkan selera atau kepentingan subjektif pejabat desa.
- Transprioritas Anggaran: Mengarahkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara proporsional untuk membuka aksesibilitas ekonomi di wilayah-wilayah yang selama ini luput dari sentuhan pembangunan.
Rekam Jejak dan Kematangan Manajerial
Keadilan tidak bisa ditegakkan hanya dengan niat baik; ia membutuhkan kematangan manajerial dan pengalaman birokrasi yang nyata. Kualitas kepemimpinan Siti Habiba tidak lahir dari ruang hampa, melainkan ditempa lewat pelbagai medan pengabdian:
- Kepengamongan dan Birokrasi Pendidikan: Pengalamannya mengabdi di Pusat Kegiatan Guru (PKG) tingkat kabupaten memberinya pemahaman mendalam tentang tata kelola administrasi, koordinasi birokrasi yang sistematis, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
- Kepemimpinan Umat dan Perempuan: Kiprahnya teruji dari tingkatan paling bawah. Berawal sebagai Mantan Ketua Ranting Fatayat NU Desa Wonojati, kepercayaan publik membawanya menakhodai Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan Jenggawah yang terpilih pada Mei 2026 lalu, serta aktif di kepengurusan Himpaudi Jenggawah.
- Pengelolaan Lembaga: Sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam As Shobier Jenggawah, ia terbiasa mengelola lembaga dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Menyapu Bersih “Favoritisme“ Bansos
Bantuan sosial—baik berupa BLT maupun paket sembako—sering kali menjadi pemantik konflik horizontal di desa. Data penerima yang tidak valid membuat warga yang benar-benar tidak mampu justru gigit jari, sementara mereka yang berkecukupan malah terdaftar hanya karena memiliki hubungan kerabat dengan perangkat desa.
Guna memulihkan integritas dan kepercayaan publik, Siti Habiba menekankan pentingnya transparansi pada 2 hal:
Verifikasi Data Partisipatif: Melibatkan ketua RT/RW dan tokoh masyarakat yang jujur untuk memvalidasi data kemiskinan secara berkala agar tidak ada celah manipulasi.
Keterbukaan Informasi: Memampang daftar penerima bantuan di papan pengumuman resmi kantor desa dan tempat publik agar seluruh warga dapat melakukan pengawasan secara terbuka.
Program “Perhatian untuk Duka”, Menyentuh Sisi Humanis Warga
Kepemimpinan yang sejati tidak diukur dari seberapa sering seorang pejabat memotong pita peresmian proyek fisik. Lebih dari itu, indikator utama kepala desa yang berkarakter adalah seberapa dalam kepekaan moralnya terhadap dinamika batin warga, terutama saat mereka berada di titik terendah.
Melalui gagasan program “Perhatian untuk Duka”, negara dihadirkan dalam berbagai hal ihwal warganya dalam skala mikro. Berbekal kedekatan emosional yang telah terbangun lama di tengah warga Jenggawah, Siti Habiba ingin memastikan pemerintah desa selalu hadir membawa uluran tangan, pendampingan moril, dan bantuan nyata saat ada warga yang tertimpa musibah atau duka kematian.
Mendorong Desa Bermartabat Berlandaskan Etika Pesantren
Menjalankan roda pemerintahan desa di era keterbukaan informasi membutuhkan perpaduan antara kecakapan administratif dan moralitas yang kokoh. Tempaan etika pesantren memberikan fondasi bahwa jabatan adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
Perubahan besar di tingkat desa selalu dimulai dari keberanian untuk membongkar pola lama yang kaku dan tidak adil. Menggabungkan transparansi, profesionalisme, dan kepekaan sosial, Siti Habiba menawarkan sebuah asa: menjadikan desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan rumah yang aman, adil, dan bermartabat bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. (isol/red)
