Source image: ayobogor
FAISOL.ID – Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk meluncurkan sistem Government Technology (GovTech) guna meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos). Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan digitalisasi pemerintahan ini pada 17 Agustus mendatang.
Salah satu terobosan dalam sistem ini adalah mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
GovTech: Solusi Digital untuk Pemerintahan yang Lebih Efisien
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa GovTech akan mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan publik yang ada di kementerian dan lembaga. Dengan integrasi ini, diharapkan akan terjadi efisiensi besar dan pengurangan potensi korupsi dalam birokrasi pemerintahan.
Luhut menegaskan bahwa sistem ini juga akan memastikan penyaluran bansos berjalan transparan dan langsung ke rekening penerima manfaat, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan. “Presiden 17 Agustus ingin meresmikan program government technology yang akan menyatukan semua aplikasi kementerian/lembaga, sehingga akan terjadi efisiensi dan pengurangan korupsi,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta.
Empat Pilar Utama GovTech
GovTech dirancang dengan empat pilar utama yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, efisiensi belanja, optimalisasi layanan publik, serta kemudahan berusaha.
1. Optimalisasi Penerimaan Negara
Pilar pertama berfokus pada peningkatan penerimaan negara, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sistem digital seperti Coretax untuk pajak dan Simbara untuk sektor mineral dan batu bara akan dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan negara.
2. Efisiensi Belanja Negara
Efisiensi belanja negara menjadi prioritas dalam pilar kedua melalui e-catalogue versi 6.0. Sistem ini memiliki fitur baru seperti pengawasan real-time, integrasi lintas kementerian dan lembaga, serta analisis kebutuhan otomatis. Dengan demikian, belanja negara dapat lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran.
3. Digitalisasi Pelayanan Publik
GovTech juga akan menghadirkan digitalisasi pelayanan publik dalam berbagai aspek, seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan. Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah dan cepat, tanpa harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit.
4. Kemudahan Berusaha dengan OSS
Pilar terakhir berfokus pada kemudahan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penyempurnaan OSS akan mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) juga akan semakin terdorong, serta menarik lebih banyak investasi langsung ke dalam negeri.
Bansos Digital: Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi
Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo, pemerintah juga menetapkan langkah strategis agar setiap keluarga penerima manfaat memiliki rekening bank. Dengan sistem ini, bansos dapat langsung ditransfer ke rekening penerima, sehingga lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Luhut menyebut bahwa digitalisasi ini dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam jangka panjang. “Kita sudah menghitung, bisa berapa besar yang kita hemat mungkin hampir Rp100 triliun, nanti angka pastinya akan diinformasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan untuk menemui para inovator muda yang menggagas GovTech, guna mempercepat transformasi digital pemerintahan di Indonesia.
Dampak Positif GovTech bagi Masyarakat
Keberadaan GovTech diharapkan membawa berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti:
- Layanan Publik Lebih Mudah: Masyarakat tidak perlu lagi mengurus dokumen secara manual dengan birokrasi yang panjang.
- Bansos Lebih Tepat Sasaran: Penyaluran bansos berbasis digital dapat mengurangi kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- Belanja Negara Lebih Efisien: Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih transparan dan akurat.
- Peluang Usaha dan Investasi Lebih Besar: Sistem OSS yang lebih baik akan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan izin dan mengembangkan bisnis mereka.
Kesimpulan
Dengan peluncuran GovTech pada 17 Agustus mendatang, Indonesia memasuki era baru digitalisasi pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Dari optimalisasi penerimaan negara hingga kemudahan berusaha, GovTech siap mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih modern dan efektif.
Terutama dalam penyaluran bansos, digitalisasi ini akan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, serta mencegah potensi korupsi. Dengan target penghematan hingga Rp100 triliun, program ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
