source image: Finansial Bisnis

FAISOL.ID – Kemajuan teknologi finansial di Indonesia tampaknya tidak mengenal jeda. Setelah QRIS dan BI-FAST menjadi standar baru transaksi digital, kini muncul wacana yang jauh lebih ambisius dan kompleks: sistem Payment ID yang kabarnya akan diluncurkan 17 Agustus mendatang.

Ini menandai konsep integrasi baru antara rekening dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang artinya semua arus keuangan mengalir satu arah.

Tujuan sistem ini terlihat sederhana: menyatukan semua transaksi digital ke dalam satu ID yang terhubung dengan identitas resmi warga negara. Namun ketika semua transaksi mulai dari rekening bank, e-wallet, kartu kredit, hingga pinjaman online dipantau melalui satu ID yang terhubung dengan data pribadi, pertanyaan yang lebih mendalam pun muncul: Apakah ini efisien, atau justru berbahaya?

Gagasan utamanya memang terlihat logis. Dengan menyatukan semua transaksi ke dalam satu sistem Payment ID, pemerintah maupun otoritas keuangan bisa melakukan pengawasan yang lebih rapi, transparan, dan efisien.

Tidak ada lagi tumpang tindih data, transaksi fiktif, atau celah bagi pelaku penghindaran pajak. Semua aktivitas keuangan akan terekam jelas, bahkan lintas platform.

Di satu sisi, ini menjadi senjata ampuh melawan kejahatan keuangan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga penghindaran pajak oleh korporasi besar dan individu kaya.

Namun, justru karena sistem ini terlalu terintegrasi, muncul kekhawatiran besar tentang sisi lain dari efisiensi: pengawasan yang terlalu dalam. Ketika semua aktivitas finansial seseorang mulai dari berapa saldo rekening yang ada, ke mana ia transfer uang, bahkan cicilan paylater yang ia bayar—dapat ditelusuri dalam satu ID yang terhubung dengan NIK, maka kontrol terhadap data menjadi isu yang sangat krusial untuk dibahas.

Kita tidak lagi bicara soal kemudahan transaksi, tetapi tentang sejauh mana negara, lembaga keuangan, atau pihak ketiga bisa mengakses dan menganalisis kehidupan ekonomi individu secara menyeluruh.

Dalam konteks privasi, ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, sistem ini bisa mempercepat integrasi pelayanan publik—misalnya dalam pemberian bantuan sosial yang berbasis pengeluaran riil. Tapi di sisi lain, ini juga berarti semua jejak transaksi kita menjadi bagian dari pemantauan negara yang menggerus ruang privasi rakyatnya. Bahkan tidak hanya oleh negara, tapi juga berpotensi dipergunakan oleh pihak-pihak komersial atau bahkan peretas.

Kekhawatiran terbesar muncul ketika kita membayangkan skenario kebocoran data. Kita sudah melihat banyak kasus di mana data pribadi, termasuk NIK dan NPWP, bocor ke publik karena lemahnya sistem keamanan siber lembaga-lembaga negara maupun swasta.

Bila Payment ID benar-benar dijalankan tanpa sistem keamanan yang super tangguh dan transparansi mekanisme akses data, maka ini bukan hanya soal kehilangan data, tetapi juga potensi manipulasi sosial dan ekonomi terhadap individu.

Bayangkan jika data transaksi pribadi digunakan untuk menentukan kelayakan kredit, premi asuransi, atau bahkan hak untuk mendapatkan layanan publik—semua berdasarkan jejak digital yang tidak selalu bisa dijelaskan secara kontekstual.

Payment ID Jadi Momok Baru, Jejak Keuangan Digital Kita Diawasi?

Persoalan lainnya adalah penghapusan ruang privat dalam bertransaksi. Di sistem konvensional, seseorang bisa punya lebih dari satu akun bank, akun e-wallet, atau bahkan kartu kredit sebagai bentuk diversifikasi keuangan.

Namun jika semuanya digabung dan dipantau lewat satu Payment ID yang terhubung ke identitas tunggal, ruang untuk mengatur keuangan secara otonom bisa hilang. Hal ini terutama merugikan individu yang mencoba menjaga privasi atas pengeluaran pribadinya.

Keberadaan regulasi yang memadai tentu menjadi kunci dalam munculnya wacana ini. Siapa yang berhak mengakses data Payment ID? Bagaimana mekanisme otorisasi dan pelacakan akses terhadap informasi keuangan warga? Apakah masyarakat diberi hak untuk melihat siapa saja yang mengakses data mereka? Dan yang lebih penting: apakah warga memiliki hak untuk tidak terhubung ke sistem ini, atau setidaknya bisa memutuskan layanan mana saja yang boleh diintegrasikan?

Tanpa jaminan atas hak digital dan perlindungan data pribadi, sistem Payment ID yang terintegrasi penuh dengan NIK dan NPWP berpotensi menjadi alat kontrol sosial yang berlebihan. Efisiensi memang penting, tetapi tidak bisa dibayar dengan penghapusan hak atas privasi finansial.

Sistem seperti ini harus dibangun bukan hanya dengan niat baik, tetapi juga dengan fondasi hukum yang kuat, prinsip transparansi, dan jaminan akuntabilitas dari pihak penyelenggara.

Di masa depan, Payment ID mungkin menjadi standar baru dalam sistem keuangan digital Indonesia. Namun keberadaannya harus menjawab satu pertanyaan besar: Apakah ini hanya demi kemudahan otoritas, atau benar-benar melindungi hak dan kepentingan masyarakat luas?

Jika jawaban yang muncul lebih condong pada pengawasan sepihak, maka kita patut bertanya—di tengah semangat digitalisasi yang begitu cepat—apakah kita sedang menuju efisiensi atau justru kehilangan kendali atas kehidupan finansial kita sendiri?